Wawasan Sosial Budaya Bahari

KESIMPULAN

Diskusi/Collaborative Learning WSBB

Oleh:

Grace Aprilia Cahyadi

Nim J111 13 302

Kelompok 5B

Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Hasanuddin

Tahun 2013

Kesimpulan Kelompok 1A dan 1B

“Pengelolaan SDL Berwawasan Lingkungan”

Kelompok 1A

-          Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat

-          Perubahan sosial budaya dipengaruhi oleh factor internal, factor eksternal, dan factor yang menghambat

-          Sumber daya kelautan adalah sumber daya yang meliputi ruang lingkup yang luasnya mencakup kehidupan laut.

-          Macam-macam sumber daya laut :

1.      Sumber daya dapat pulih

2.      Sumber daya tidak dapat pulih

3.      Jasa-jasa lingkungan kelautan

-          Dinamika sosial budaya masyarakat terhadap pengelolaan SDL yaitu perubahan sepenuhnya seperti motorisasi perahu nelayan yang menggantikan fungsi layar dan dayung, ada proses transformasi structural mengenai kelompok-kelompok kerja nelayan dan pelaut serta jaringan pemasaran, ada proses perkembangan internal seperti perubahan tipe bagang tancap ke bagang perahu, dan proses difusi (persebaran) yang mencolok

Kelompok 1B

-          Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah

-          Adanya pola dekstruktif dalam pengelolaan mengakibatkan kerusakan sumber daya laut

-          Indonesia belum dapat mengelola dan mengolah sumber daya laut secara maksimal karena kurangnya pengetahuan akan penggunaan teknologi

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut diperlukan undang-undang dan hokum yang jelas dan tegas.

Kesimpulan Kelompok 2A dan 2B

“Aspek Sejarah Maritim”

Sejarah kerajaan maritime di Indonesia

1.      Sriwijaya

Sriwijaya merupakan kerajaan pantai dengan perdagangan Internasional melalui selat malaka. Zona utamanya yaitu ibukota muara di Palembang, lembah sungai musi, dan daerah muara-muara saingan. Produk dari kerajaan sriwijaya yaitu pala, cengkeh, gading, timah, penyu, remah-remah, dll.

2.      Majapahit

Kerajaan majapahit ada berdasarkan laut. Kerajaan ini sebagai negara agraris yang memiliki angkatan laut yang kuat. Kerajaan ini melakukan ekspansi dan penetrasi budaya. Kekuasaanya meliputi sumatera, Maluku, dan luar negeri. Puncak kejayaan majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dibantu Gajah Mada. Di dalamnya terdapat sumpah palapa yang terdapat dalam kitab pararaton.

3.      Gowa

Masa sebelum Tumanurung

-          Terdapat 4 raja

-          Terbagi 9 negara kecil pada kerajaan Gowa

-          Karena memiliki otonomi Negara sendiri, Negara tersebut saling bersaing

Masa Tumanurung

-          Dipilihlah pemimpin perempuan bernama Tumanurung

-          Pada tahun 1320 kerajaan ini resmi bernama Gowa

-          Kerajaan gowa sempat terbagi menjadi 2 yaitu utara dan selatan

-          Pada masa pemerintahan raja ke-9, gowa berhasil meruntuhkan kerajaan talo sehingga berubah nama menjadi Gowa Talo.

Perkembangan Kerajaan Gowa

-          Terjadi pada abad ke 16

-          Somba Opu sebagai pusat kerajaan, dan membuat dermaga sehingga ekonomi berkembang dengan pesat

-          Dibangun benteng somba opu

Islamisasi Kerajaan Gowa

-          Islam awalnya diterima oleh kerajaan Gowa Talo

-          Saat perang kerajaan lain kalah dan akhirnya menerima islam

Zaman Keemasan

-          Raja ke 16 memimpin

-          Terkenal dengan bandara Intersional

Masa Kemunduran

-          Belanda muncul dan mengadakan perang tetapi kalah

-          Kerajaan saat itu dipimpin Sultan Hasanuddin

-          Kerajaan Bone bergabung dengan Belanda dan akhirnya kerajaan Gowa runtuh

-          Banyak pahlawan yang wafat

-          Perjanjian bongaya yang isinya seluruh rempah-rempah diberikan kepada belanda

Nilai Nilai Sejarah dalam Kontek pembangunan benua maritime

1.      Teknologi Perkapalan  : pada masa sriwijaya, kapal besar telah digunakan untuk berlayar

2.      Angkatan Laut                        : AL sudahh digunakan untuk menjaga sbilitas kerajaan

3.      Navigasi                      : Teknik pelayaran sudah menggunakan alat deteksi.

4.      Tradisi Kemaritiman   : Doa dan sesajen untuk kapal baru

5.      Kota dan Masyarakat  : terbuka menerima unsure luar

6.      Seni Budaya Maritim  : Candi yang melukiskan kapal dan perahu

Kasus :

-          Sipadan dan Ligitan (sengketa Indonesia dan Malaysia)

-          Perairan Ambalat (Sudah 3 tahun belum terselesaikan)

Kelompok 2B

Sejarah Perkembangan Hukum Laut

Daerah pesisir hanya dapat menguasai laut dg batas 3 mil dari garis pantainya.

-          Res Nulius                   : laut tidak ada yang miliki

-          Res Communis            : Laut adalah milik dunia

Diadakan konvensi hokum laut untuk menentukan batas-batas maritim

Hukum Laut Indonesia

-          Deklarasi Djoenda

-          UU no.6 thn 1996

-          Deklarasi benua maritime Indonesia di Makassar

-          Deklarasi Bunaken

-          Kabinet Gotong Royong

-          Seruan Sunda Kelapa

-          UU Pokok Perairan

Hukum Laut Internasional

-          Pasal 5 UU no.6 thn 1996

-          Laut territorial

-          Pasal UNCLOS 1982

-          Pasal 19 Konvensi

-          Pasal 10 UU no.6 thn 1996

Upaya dan Strategi mempertahankan NKRI yaitu dengan menyelesaikan mercusuar di karang unarang, membangun pulau penjaga dan pos penjaga, membangun pulau buatan, diplomasi langsung antar pemerintah, pemberdayaan pulau kerdil terluar, pengawasan dan pengamanan kawasan laut terpadu.

Kesimpulan Kelompok 3A dan 3B

“Masyarakat Maritim”

Keragaman atau kemajemukan masyarakat terjadi karena unsur-unsur seperti ras, etnik, agama, pekerjaan, penghasilan, pendidikan, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural artinya memiliki banyak budaya. Kesadaran akan kemajemukan bangsa tersebut sesungguhnya sudah tercermin dengan baik melalui semboyan bangsa kita, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

            Macam – macam masyarakat maritime yaitu :

1.      Masyarakat maritime Pasuruan

Sejak lama memanfaatkan sumberdaya maritim yang berada disekitar wilayahnya sebagai tempat hidup dan mencari kehidupan

2.      Masyarakat maritime Kepulauan Riau

Daerah ini mempunyai sumberdaya maritim yang secara pontensial dapat diandalkan untuk menopang kesejateraan masyarakat maritim dan masyarakat pada umumnya

3.      Masyarakat maritime Lampung Barat

Berparadigma pembangunannya dengan melakukan perubahan yang mengandung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah, serta berorientasi pada pengembangan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif.

4.      Masyarakat maritime Banten Barat

Sifat sumberdaya maritim yang ”common property” dan ”open access” membentuk kondisi sosial budaya masyarakat maritim yang khas dan relatif berbeda dengan masyarakat pedesaan lainnya (terrestrial villagers)

5.      Masyarakat maritime Lombok Timur

Penghidupan masyarakat di daerah ini lebih banyak mengandalkan perikanan, disamping sektor-sektor lainnya, seperti pertambangan, industri, perdagangan, perhotelan dan restoran, transportasi, perbankan dan jasa-jasa lainnya.

Kesimpulan Kelompok 4A dan 4B

“Kelembagaan Masyarakat Maritim”

Kelompok 4A

Lembaga adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu (Horton and Hunt, 1993: 244). Selanjutnya dikatakan lembaga termasuk di antara norma-norma masyarakat yang paling resmi dan bersifat memaksa, dan ketika kebiasaan dan tata nilai di sekitar suatu kegiatan yang penting menjadi terorganisasi ke dalam sistem keyakinan dan perilaku yang sangat formal dan mengikat, maka suatu lembaga telah berkembang.

Jenis-Jenis Kelembagaan :

-          Kelembagaan Politik

-          Kelembagaan Kekerabatan

-          Kelembagaan Agama/Kepercayaan

-          Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan Tradisional :

1.      Sasi

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk mengambil hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumberdaya hayati (hewani maupun nabati) alam tersebut

2.      Ponggawa Sawi

Ponggawa-sawi yang merupakan suatu bentuk organisasi sosial yang telah mapan di kalangan masyarakat Bugis, Makassar.

Kelompok 4B

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional sehingga pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan juga harus multidimensional. Dalam hal mengatasi kemiskinan kaum nelayan, Setidaknya perlu mengagas dan mewujudkan harapan akan perkuatan sektor kelautan dari semua aspek. Mulai dari gazetteer pulau, pemetaan wilayah terbaru, penegasan tapal batas, perkuatan armada pertahanan lautan (penambahan jumlah kapal patroli laut sampai jumlah ideal), pengembangan  dan kawal tetap pulau-pulau terluar, penertiban zona tangkapan ikan dan aktivitas kelautan lain, sampai persoalan penyelamatan lingkungan perairan. Ini juga termasuk perkuatan sektor perikanan, perjuangan nasib nelayan lokal (dalam negeri), penegasan dan penegakan  hukum perairan dan kelautan, sampai pemanfaatan berkelanjutan potensi laut yang ramah lingkungan. Begitu banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan Indonesia untuk bisa tegar perkasa sebagai satu negara maritim terbesar dunia.

Dengan demikian mengatasi kemiskinan nelayan sebaiknya harus diawali dengan adanya data akurat statistik. Selanjutnya ditindaklanjuti mengenai apa penyebab dari kemiskinan tersebut, apakah karena jeratan utang atau faktor lain. Kemudian cara atau metode untuk menaggulanginya lebih terfokus, pada nelayan-nelayan yang berada pada subordinasi tokeh. Bagaimanpun juga bahwa penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannyapun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat. Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak bisa disamamakan dengan ukuran kemiskinan buruh di perkotaan. Bahkan dalam suatu di kabupaten yang sama belum tentu bisa diratakan ukuranya pada desa-desa pesisir yang ada. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Selain itu, peranan hukum juga menjadi sangat penting untuk mensejahterakan para nelayan.

Kesimpulan Kelompok 5A dan 5B

“Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Bahari”

Kelompok 5A

Sistem nilai budaya, sikap kolektivitas, dan perilaku budaya kebaharian tersebut tumbuh berkembang sebagai reproduksi dari pengalaman berinteraksi dengan laut, pekerjaan berat dan rumit, ancaman bahaya dan ketidakmenentuan, lingkungan sosial budaya masyarakat pengguna sumberdaya dan jasa laut yang lain, pemerintah, pasar, dan sebagainya. Nilai-nilai budaya yang mengakar dalam masyarakat bahari ini perlu diimput dengan rekayasa nilai-nilai integratif, asimilatif, futuralistik, dan adaptif (input values) yang terkandung dalam visi Universitas Hasanuddin (“Unhas sebagai pusat pengembangan budaya bahari”) yang akan menjelmakan nilai-nilai budaya bahri yang holistik, interkonektif, dan mandiri (output values) untuk menjadi acuan sekaligus tujuan pengembangan budaya bahari di masa depan.

Kelompok 5B

1.      Berbagai desa nelayan di kawasan timur Indonesia lainnya, motorisasi perahu dan kapal penangkapan ikan di desa-desa nelayan Sulawesi Selatan baru mulai di tahun-tahun 1970-an.

2.      Perkembangan Usaha dan Teknologi Perikanan Laut yaitu Gae,Bagang, Usaha pancing tongkol, Usaha lobster dan ikan hidup, danKompresor.

3.      Pola hubungan (struktur sosial) yang menandai hubungan dalam kelompok P.Sawi baik dalam bentuknya yang elementer (P.Laut/Juragan-Sawi) maupun bentuk lebih kompleks (P.Darat/P.Lompo-P.Laut/Juragan-Sawi) ialah hubungan patron-client.

4.      Kebudayaan atau dunia kehidupan manusia tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh unsur umum (cultural universal), yakni pengetahuan (cognitive/ideational/mental material), bahasa, organisasi sosial, ekonomi, teknologi, kesenian, religi dan kepercayaan.

5.      Kelestarian sumber daya, khususnya sumber daya laut adalah sesuatu yang sangat substansial, oleh karena itu kelestariannya harus dijaga.

Kesimpulan Kelompok 6A dan 6B

“Pembangunan Benua Maritim (IPTEKS BAHARI)”

Kelompok 6A

Lautan merupakan bagian terbesar wilayah RI dan merupakan factor utama yang harus dikelola  dengan baik guna mewujudkan cita – cita nasional. Pengelolaan aktivitas pembangunan laut harus bersifat integral.

            Salah satu pembeda utama antara kebudayaan masyarakat maritime dan darat yang sekaligus menajdi keunikan mencolok ialah kompleksitas tipe/bentuk dan variasi teknologi digunakan. Kompleksitas tipe dan variasi teknologi yang digunakan.

Kendala Umum dalam Pemanfaatan Wilayah Nusantara

•      kualitas tenaga kerja dalam eksploitasi dan budidaya laut masih kurang

•      dalam pemanfaatan laut sebagi sumber bahan baku dan sumber energy adalah kurangnya tenaga ahli dan terampil yang mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber- sumber tersebut di dalam , disamping masalah permodalannya

•      belum meratanya kegiatan industri

•      terbatasnya sarana untuk pertahanan dan keamanan di laut.

•      semua potensi sumberdaya yang terdapat di ZEEI yang hak pengelolaannya diberikan kepada Indonesia belum bisa diketahui secara pasti, apalagi dimanfaatkan sebagai sumber pambangunan.

Kelompok 6B

1.                  Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah wilayah perairan dengan hamparan pulau – pulau didalamnya, sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut dan udara di atasnya tertata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota serta tatanan sosial budaya.

            Terdapat lima aspek yang dapat menjadi modal utama dalam menopang penguatan   pembangunan negara maritim modern di Indonesia,yaitu :

·         Peneguhan pemahaman terhadap wawasan maritime

·         Penegakan kedaulatan yang nyata di laut

·         Pembangunan industri maritim

·         Meletakkan pentingnya penataan ruang wilayah maritime

·         Penegakan sistem hukum maritim

3.      Untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan maka mutlak diperlukan IPTEK, yang harus pula didukung oleh riset yang sistematis dan berkelanjutan. Pembangunan kelautan sekarang ini antara lain mencakup:

1. Capture Fisheries and Aquaculture

2. Marine Biotechnology

3. Non-Living Resources

4. Marine Transportation

5. Sea Territory

6. Small Island Development

      Dalam rangka pengembangan sumberdaya kelautan dimasa depan, maka titik optimum pemanfaatan akan dicapai jika pengembangan dan pemanfaatannya meperhatikan 3 hal yaitu, pengembangan IPTEK Kelautan dan perikanan, Industri perikanan dan kelautan serta admistrasi dan managemennya.

         Contoh pemanfaatan IPTEK pada Lingkungan Bahari (Teknologi Penangkapan Ikan) Adanya teknologi seperti Inderaja dan Fishfinder.